Bupati Karimun Fokus Benahi Tunggakan TPP, Efisiensi Anggaran, dan Genjot PAD

Karimun —Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan komitmennya untuk membereskan berbagai persoalan krusial yang diwariskan pemerintah sebelumnya, mulai dari tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), efisiensi anggaran, hingga menata ulang strategi investasi dan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan Utama yang Dihadapi

Dalam wawancara, Bupati mengungkapkan dua persoalan besar yang kini menjadi fokusnya:

Tingginya angka pengangguran sekitar 9.000 orang berdasarkan data BPS.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu ditingkatkan agar Karimun menjadi daerah mandiri secara ekonomi.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyelesaikan:

Tunggakan TPP lima bulan dari tahun 2024,

Tunda bayar proyek yang diperkirakan mencapai Rp176–178 miliar,

Dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana infrastruktur sekitar Rp47 miliar.

Alasan Pembenahan Diprioritaskan

Menurut Bupati, TPP bukan hanya soal hak ASN, tetapi juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Dengan sekitar 7.000 ASN dan non-ASN, keterlambatan TPP berdampak signifikan pada perputaran ekonomi lokal.

“Warung-warung sepi, daya beli turun. TPP berpengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, pembenahan PAD menjadi penting karena aturan keuangan nasional ke depan mewajibkan daerah meningkatkan kemandirian fiskal hingga PAD 50%.

Pihak yang Terlibat

Bupati Karimun Iskandarsyah sebagai pengambil kebijakan utama.

ASN dan non-ASN yang terdampak TPP.

Pelaku usaha seperti perusahaan granit, pemilik lahan, pengelola parkir, dan industri maritim.

Masyarakat Karimun sebagai penerima manfaat dari program ekonomi.

Waktu Aksi dan Target

TPP Januari 2025 telah dibayarkan.

TPP Februari sedang dalam proses pencairan beberapa hari ke depan.

TPP Maret ditargetkan dibayar tepat waktu.

Audit dan review tunda bayar 2024 ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Peningkatan PAD mulai digarap sejak awal masa jabatan.

Lokasi Kebijakan Diterapkan

Kebijakan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun, termasuk optimalisasi:

Pulau Karimun Besar

Pulau Kundur

Moro

Durai

Kawasan industri dan Free Trade Zone (FTZ)

Strategi Pemerintah Daerah

Bupati menjelaskan berbagai langkah konkret:

1. Menyelesaikan Tunggakan TPP

Menghitung ulang kemampuan keuangan daerah.

Melakukan efisiensi belanja rapat, perjalanan dinas, dan operasional.

Memastikan ritme pembayaran TPP kembali tepat waktu.

2. Efisiensi Anggaran untuk Bayar Utang Proyek

Memeriksa ulang proyek-proyek tahun sebelumnya.

Mengaudit nilai pekerjaan sebelum pembayaran.

Mengutamakan pembayaran tunda bayar dari efisiensi APBD.

3. Meningkatkan PAD

Bupati menargetkan kenaikan PAD dari berbagai sektor:

Galian C dan perusahaan granit: potensi tambahan Rp30 miliar.

PBB: rencana kenaikan bertahap setelah puluhan tahun tidak berubah.

Retribusi sampah dan parkir.

Optimalisasi lahan tidur agar menghasilkan kontribusi pajak.

Menarik perusahaan besar agar memiliki NPWP di Karimun untuk meningkatkan PPh.

4. Mendorong Dua Mesin Ekonomi: Investasi & Pariwisata

Mesin Investasi

Optimalisasi FTZ menyeluruh untuk Karimun, karena Batam sudah overload.

Penguatan sektor maritim, manufaktur, dan perikanan.

Pembenahan masalah listrik dengan PT Soma, KPP, dan PLN.

Perbaikan pelabuhan untuk mengurangi dwelling time.

Penyelesaian runway Bandara Raja Haji Abdullah agar pesawat besar bisa masuk.

Mesin Pariwisata

Pengembangan wisata sejarah, budaya, dan olahraga.

Konsep sports tourism dengan mengundang klub-klub Malaysia, Singapura, dan Sumatera.

Target 100.000 wisatawan dengan potensi perputaran uang Rp100 miliar.

5. Penguatan Keamanan dan Pertahanan Wilayah

Dengan FTZ menyeluruh, Bupati yakin jalur rawan seperti peredaran narkoba bisa diminimalkan karena kawasan hidup oleh industri dan aktivitas ekonomi.

Pandangan Pribadi Bupati: Pengalaman Baru di Eksekutif

Iskandarsyah juga membandingkan pengalamannya sebagai Legislator dan kini sebagai Kepala Daerah.

“Dulu saya hanya bisa mengusulkan. Sekarang saya bisa eksekusi langsung.”

Ia menegaskan komitmen menerapkan konsep entrepreneurial government: setiap program harus memiliki output dan outcome nyata.

Bupati Karimun Iskandarsyah memastikan pemerintahannya akan bekerja cepat, efektif, dan penuh gebrakan untuk membawa daerah menuju kemandirian ekonomi.

“Saya petarung. Kita gas terus untuk Karimun.”

(Kontributor: Riski)